Songgoriti. Kawasan wisata di Batu satu ini penuh dengan pro dan kontra. Pasalnya, sejak tahun 1985,  kawasan ini mulai dibanjiri vila-vila yang kemudian bukan hanya untuk menginap saja, namun juga sebagai tempat ‘wisata satu malam’. Ya, kegiatan prostitusi seakan melabeli kawasan wisata yang satu ini, Songgoriti.

Sempat leluasa beroperasi selama setahun di 1998, seorang intel polisi pun akhirnya dapat menguak kegiatan tersebut. Kini, kegiatan prostitusi di kawasan Songgoriti menjadi terselubung dan sembunyi-sembunyi. Sama halnya seperti lokalisasi Gang Dolly di Surabaya yang ditutup pada 2014 yang lalu. Masih banyak pekerja seks komersil yang dapat ditemui. Lalu, apakah seharusnya kegiatan prostitusi dibasmi? Atau diberi regulasi?

Diusut kembali benang sejarah prostitusi di Indonesia, sebenarnya negara kita pernah melegalisasi prostitusi, namun dengan regulasi yang ketat. Iya, penanggulangan prostitusi telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda, tetpatnya pada 15 Juli 1852.  Gubernur Jenderal saat itu, Albertus Jacobus Duymaer van Twist, mengeluarkan surat keputusan mengenai peraturan penanggulangan prostitusi. Surat keputusan ini berisi tentang regulasi yang berlaku dalam segala gagasan mengenai kegiatan prostitusi. Mulai dari pembuatan kartu penanda berisi informasi penting bagi pekerja seks, hingga anggaran yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi penyakit kelamin bagi mereka. Prostitusi saat itu tidak dipaksa berhenti, namun diregulasi.

Tentu, lahirnya sebuah percikan ide dalam menanggulangi kegiatan prostitusi akan selalu memicu pro dan kontra. Apa saja mereka?

Kontra

            Kini di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap kesusilaan dan moral serta melanggar hukum. Melegalkan prostitusi di Indonesia sangat bertentangan dengan sila pertama ideologi bangsa yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama, prostitusi merupakan perbuatan berdosa yang harus dijauhi oleh setiap umatnya. Melegalkan prostitusi sama saja dengan mendukung kegiatan tersebut untuk terus beroperasi. Selain sila pertama, legalisasi prostitusi juga dapat berlawanan dengan sila kedua pula, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika prostitusi dilegalkan, maka para pekerja, pelanggan, dan mereka yang berperan di belakang layar dapat dianggap tak beradab bagi masyarakat sekitar, karena stigma itulah yang tertanam di Indonesia. Jika prostitusi dilegalkan, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang munafik, karena tak sesuai dengan ideologi bangsa sendiri.

Selain itu, legalisasi pun dilanjutkan dengan regulasi. Jika mengadopsi dari regulasi yang dulu pernah berlaku di negeri sendiri, maka ada anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka membiayai cek kesehatan bagi para pekerja seks. Tentu, untuk cek kesehatan terhadap seluruh pekerja seks secara berkala akan memakan uang negara yang tak sedikit. Tanggungan negara pun bertambah.

Jika dilegalkan, maka dapat dipastikan akan memicu banyak demo di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia. Demo ini dapat berujung tak ‘sedap’. Rusaknya fasilitas negara bisa jadi tak dapat terelakkan. Bentrokan yang terjadi tentu dapat merugikan negara juga masyarakat, baik mental, psikis, maupun fisik serta finansial pula.

Pro

            Mari kita melihat negara yang melegalkan prostitusi. Belanda, misalnya. Di Negeri Kincir Angin itu, terdapat distrik khusus sebagai pusat lokalisasi yang dinamakan Red Light District. Distrik tersebut telah beroperasi hingga puluhan tahun lamanya. Distrik tersebut pun menjadi salah satu destinasi wisata tak hanya untuk warga lokal, namun juga dunia. Hal ini tentu menambah daya tarik wisata bagi negara tersebut. Dampak baiknya ialah devisa negara secara gradually akan menaik.

Selain menambah devisa negara, legalisasi prostitusi akan menghadirkan regulasi. Regulasi dapat memudahkan pendataan pekerja seks yang ada di suatu wilayah. Pendataan ini pula nantinya akan mendukung penanggulangan penyakit kelamin. Bayangkan, jika prostitusi dilakukan sembunyi-sembunyi, para pekerja seks tidak tahu apakah ia terjangkit penyakit, lalu menularkannya pada para pelanggannya.

Regulasi juga dapat mendata siapa saja yang boleh bekerja sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan siapa yang boleh menikmati layanan yang diberikan. Tentunya, mereka yang di bawah umur tidak akan dapat akses ke kegiatan prostitusi. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. Dengan adanya regulasi dapat mencegah hal tersebut.

Lalu bagaimana?

Dilihat dari Teori Hierarki Kebutuhan Manusia oleh Maslow, seks menjadi kebutuhan manusia yang mendesak, berada dalam pilar pertama, sejajar dengan kebutuhan makan, minum, dan bernapas. Dari ‘jendela’ itu, bisa dikatakan, selama masih ada manusia yang membutuhkannya, kegiatan prostitusi sebenarnya akan selalu ada pula. Maka dari itu, selama prostitusi ada, lokalisasi dan regulasi tampaknya menjadi pilihan yang rasional dan tepat.

Namun yang jadi pertimbangan lainnya adalah apakah legalisasi lokalisasi prostitusi sesuai dengan budaya yang sudah tertanam sejak lahir di Indonesia? Tentu tidak. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah mencoba membasmi lokalisasi ilegal yang ada di Indonesia, tanpa menelantarkan para pekerja seks komersil yang selama ini mencari sesuap nasi dari hasil lokalisasi. Pemberdayaan untuk para eks pekerja seks komersil harus terus berjalan, hingga mereka siap untuk bergelut di dunia kerja yang jauh lebih layak. Sejatinya, kesejahteraan rakyat menjadi tugas negara, bukan?

Tak hanya pemerintah, kita juga dapat membantu para eks pekerja seks komersil. Penggalangan dana dapat dilakukan secara sukarela untuk membantu funding shelter pemberdayaan bagi mereka. Mereka juga manusia yang tak sepatutnya dikucilkan, namun dirangkul.

Kawasan Wisata Songgoriti mungkin pernah dilabeli sebagai kawasan lokalisasi. Akan tetapi fokus utama kita sebaiknya disalurkan dalam membangun Songgoriti menjadi lebih terkenal lagi tentu dengan label yang enak dan nyaman di hati. Terlepas dari label yang diberi, Songgoriti tetap menjadi kawasan wisata dengan segudang potensi.

Oleh Adinda S.

Editor: Adelia S.

Sumber foto: Squarespace

Leave a Reply